Jakarta --- Lembaga pendidikan nonformal dan satuan pendidikan PAUDNI yang ada di daerah yang berindeks fiskal rendah akan mendapat prioritas dalam mendapatkan bantuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Demikian dinyatakan oleh Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani Hawadi di Jakarta, Sabtu (10/4).
Ditjen PAUDNI melansir ada 15 provinsi dan 269 kota/kabupaten di Indonesia yang berindeks fiskal rendah. Indeks ini ditentukan melalui besar pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang dikurangi belanja pegawai serta jumlah penduduk miskin sebagai pembagi.
"Daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah harus didukung. Oleh karena itu kami akan mengutamakan pemberian bantuan untuk lembaga-lembaga di daerah tersebut," kata Lydia. Dirjen PAUDNI menyatakan dalam pemberian bantuan harus berdasarkan data. Guru Besar Universitas Indonesia ini juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian bantuan dapat terdistribusi secara merata.
"Dengan penguatan data, penerima bantuan bukan 'siapa cepat dia dapat' tapi berdasarkan kebutuhan,” kata Dirjen PAUDNI. Selain itu, Lidya juga mengajak pemerintah daerah untuk terus memberikan perhatian bagi PAUDNI dengan mengalokasikan anggaran pendapatan daerah yang memadai. "Untuk mengembangkan PAUDNI kita tidak hanya bisa mengandalkan anggaran yang dikucurkan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) saja, tapi juga APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," ujarnya menambahkan. (PIH, sumber : paudni.kemdikbud.go.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar