Ditjen PAUDNI Sebar Rata Bantuan

YOGYAKARTA. Pemerataan menjadi perhatian utama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) dalam memberikan bantuan kepada satuan pendidikan nonformal dan lembaga di bidang PAUDNI.

“Bantuan adalah persoalan yang kompleks. Program ini dapat memperluas layanan akses PAUDNI, tapi tentunya harus diberikan tepat sasaran secara merata,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat membuka kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang PAUDNI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (18/10).

Dengan dijadikannya pemerataan sebagai perhatian utama, maka jumlah bantuan yang diterima lembaga dalam setiap kota/kabupaten akan terdapat kuota. Untuk mewujudkan hal itu, Dirjen PAUDNI yang juga merupakan Guru Besar Universitas Indonesia ini menyatakan pendataan perlu dikuatkan.

“Harus ada data yang mudah diakses untuk melihat berapa jumlah bantuan yang sudah mengalir ke tiap-tiap daerah. Jangan sampai jumlah bantuan di suatu daerah dibandingkan daerah lain tidak seimbang,” kata Reni Akbar Hawadi, panggilan akrab Dirjen PAUDNI

Ditekankan dalam memberikan bantuan Ditjen PAUDNI tidak sekedar menjalankan program, tapi untuk meningkatkan layanan dan akses PAUDNI.

“Bukan hanya untuk menambah daya serap. Oleh karena itu perlu dikaji lembaga mana yang benar-benar  membutuhkan bantuan serta memenuhi persyaratan,” ujar Reni.

Dukungan masyarakat

Meski pemerintah sudah memiliki anggaran untuk perkembangan PAUDNI, Reni menyatakan dana yang dimiliki pemerintah tidak cukup untuk menyentuh semua lapisan masyarakat.

Digambarkan Lydia, untuk menyentuh angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar 75 persen pada tahun 2015 memerlukan dana Rp17 Triliun, tapi untuk tahun 2013 Ditjen PAUDNI hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp2,4 Triliun. Sejumlah dana itu pun bukan hanya diperuntukan untuk PAUD, tapi juga untuk pendidikan nonformal dan informal.

Oleh karena itu, bantuan dari pemerintah hanya merupakan stimulus bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat kelak bisa mandiri dalam menjalankan program. “Selama ini, masyarakatlah yang telah menjadi ujung tombak PAUDNI,” ujar Reni menyatakan apresiasinya. (Dina Julita/HK)


Sumber :Dirjen PAUDNI Kemdikbud